Komisi I DPR memanggil Mabes TNI untuk mempertanyakan temuan indikasi penyimpangan Uang Lauk Pauk (ULP) yang seharusnya diterima Prajurit penjaga pulau-pulau  terdepan.

            Disampaikan Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman, pada saat Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Utara,. Kamis (5/8), Medan. Tim Kunker Komisi I mengunjungi Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan.

            Ketua Tim Kunker Hayono Isman mengatakan berdasarkan temuan saat berdiskusi dengan Komandan Lantamal di Belawan bahwa ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp.23.000, yang semestinya Rp. 40.000. “Ini akan mejadi masukan yang akan kita tanyakan kepada Mabes TNI,”.

            Komisi I juga telah memperjuangkan tunjangan prajurit di daerah perbatasan ini juga belum sampai kepada prajurit. Menurutnya ada penyimpangan, dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI.

            Komisi I DPR RI mengharapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan.

            Menurut Hayono Isman, Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan dikarenakan keterbatasan anggaran, Namun kecendrungan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat harus diikuti dengan peningkatan anggaran TNI.

            Dia mengakui 10 tahun belakangan anggaran TNI sangat rendah, baik untuk alutsista maupun kesejahteraan prajurit. Prajuit TNI merupakan alat pertahanan dan menjaga kedaulatan dan bangsa.

            Sekarang saatnya pada TNI, walaupun ada istilah Minimum Essencial Force, namun alutsista harus efektif, “TNI harus mampu menjadi alat deteren bagi negara, artinya canggih modern secara teknologi, dan sekaligus menjadi kebanggaan prajurit TNI,” tegas Hayono Isman.

            Minimum essential force dengan melihat buku putihnya kementerian pertahanan diprogramkan hingga tahun 2024 karena diperkirakan dalam kurun waktu 25 sampai dengan 30 tahun kedepan tidak ada perang terbuka di kawasan sekirat Indonesia sehingga kita tidak perlu membangun militer.

            Namun TNI harus selalu siap tempur menghadapi segala kemungkinan dan mengikuti kemajuan teknologi. “Jangan kita diremehkan karena kita secara teknologi militer tertinggal dari negara lain,” tegas Hayono. (as)